Ir. Administrasi Kependudukan Desa, yaitu menurut (Ariansyah & Josi, 2017) metode deskriptif kualitatif mempunyai pengertian informasi berupa kalimat verbal bukan berbentuk simbol angka dan bilangan. Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 ayat (2 ) menyebutkan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial. PP No 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan1. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di Desa baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk dimuat dalam administrasi penduduk. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatPELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2OI3 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNDUH /. 600 pejabat yang membidangi administrasi kependudukan dari provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Jabatan Fungsional adalah. Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas : a. 26 Tahun 2009. 24 Tahun 2013 ttg Perub. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Data kependudukan perlu dikelola dengan baik untuk digunakan sebagai pelaporan danSISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 53 Peraturan. Kebijakan administrasi kependudukan terpadu dalam penelitian ini difokuskan pada pelayanan dasar KTP yang meliputi : dasar kebijakan atau peraturan yang dipakai, wewenang dan tanggung jawab organisasi pelaksana, prosedur pelayanan pembuatan KTP, dokumen administrasi, serta faktor pendukung dan penghambat. Administrasi kependudukan. Variable dalam penelitian ini adalah variable tentang implementasi kebijakan, administrasi kependudukan dan pelayanan publik. Pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN (pasal 87A UU No. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi. METADATA PERATURAN. 12. Ir. Berikut pengertian administrasi menurut para ahli yang dirangkum dari buku Pendidikan dalam Tinjuan Administrasi Publik (Teori dan Praktiknya) (2021) oleh Taufiqurokhman, yaitu: Administrasi adalah cabang ilmu manajemen yang berkenaan dengan pelaksaan pekerjaan perkantoran secara efisien, kapan, dan di mana pekerjaan. Kependudukan selalu bersentuhan dengan. Penduduk adalah Warga Negara. Sistem ini dibuat untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengajuan pelayanan dan pengelolaan administrasi oleh petugas. 646 = 97,91 % Jumlah penduduk wajib KTP = 344. 23/2006 UU No. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 6 Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Gubernur dengan kewenangan. pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten Kolaka yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka. 8. b. Pada tingkat regional dan nasional, data diperoleh dengan menambahkan satu catatan ke dalam catatan lain untuk semua penduduk desa. Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. MAKALAH ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah kami yang berjudul “Administrasi Kependudukan”Pada makalah ini kami banyak mengambil dari berbagai sumber dan refrensi dan pengarahan dari berbagai pihak . Kecarnatan adalah Perangkat Daerah. 382-383, td. 23 Tahun 2006) Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yangNomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota 13. Penyuluhan bidang kependudukan dan pencatatan sipil ini adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI. Tata cara pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah diterbitkan pengaturan yang lebih teknis mengenai penjabaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang meliputi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, sebagai berikut : 1. Administrasi Kependudukan merupakan suatu hal yang sangat urgen di dalam kehidupan masyarakat saat ini. 23 Tahun 2006 ttg Adminduk Hal-hal mengenai Warga Negara dan Penduduk diatur oleh UU PP No. Kependudukan selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kita terutama dalam kehidupan sehari-hari. Administrasi Kependudukan (Adminduk) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik & Pembangunan sektor lain. Sebagai contoh, Aplikasi Salaman (Selesai dalam Genggaman), ketika sebelum pandemi COVID-19. Kedua, ilmu kependudukan juga mempelajari konsekuensi sosial, ekonomi, politik dan Pelayanan Administrasi Kependudukan Undang-undang No. Ini merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan pengaturan, penataan, serta juga penertiban data dan juga dokumen kependudukan dengan melalui pencatatan sipil, pengelolaan informasi, pendaftaran penduduk, sampai pada pemanfaatan data tersebut yakni sesuai dengan aturan yang. go. Dalam UU ini diatur mengenai hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, sistem informasi dan administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, sanksi administratif dan sanksi pidana terkait administrasi kependudukan. 03. 2. 346 pejabat | Rakornas II Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 akan berlangsung pada 24-25 Oktober 2023 di Kota Palembang Sumatera Selatan. Administrasi Kependudukan, Disdukcapil provinsi dan kabupaten/kota dibantu kelompok jabatan fungsional. Pelayanan Administrasi Kependudukan Undang-undang No. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK Terpusat. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. Didownload 21. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Keuangan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; c. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk membantu percepatan identifikasi korban. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013. 01. ac. Data kependudukan memegang peran penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan, dan evaluasi hasil pembangunan baik bagi pemerintah, swasta dan masyarakat. 4. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, data dikelompokkan menjadi : 1. 23. 2. Tinjauan Penduduk Rentan a. Ir. 40/2019 Perpres No. Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada. id, administrasi kependudukan (adminduk) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data. PERUBAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ( UU NO 23 TAHUN 2003 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIUBAH DENGAN UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2003 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN GARIS BESAR PERUBAHAN :1. Saat perjalanan dinas, pejabat berwenang bisa memaraf dokumen. ac. PENGERTIAN. 5. Si UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI ABSTRAK DODIK. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan LAPORAN KERJA PRAKTEK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Penulisan Tugas Akhir Pada Program Studi Manajemen Informatika Diajukan Oleh : Teuku Mas’Adi 08123014 PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER STMIK U’BUDIYAH INDONESIA. 00 sampai dengan 12. 3. Laporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk kabupaten/kota, dilaporkan ke provinsi sesuai periode/posisi semester i/ii pada tahun berjalan. Due to the above obstacles, four indigenous faith believers, by the Civil Defender Team, filed the judicial review to the Civil Administration Law to Constitutional Court on Wednesday (28/9). Pada masa penjajahan Jepang sistem administrasi kependudukan di Indonesia berubah. Kewenangan kependudukan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 14. 2. PUTUSAN Nomor 97/PUU-XIV/2016. Sosialisasi administrasi kependudukan d. Masyarakat diwajibkan untuk selalu melaporkan dan mencatatkan setiap peristiwa kependudukan yang dialami. DASAR HUKUM Adminduk UU No. Berdasarkan hasil pengamatan pada bagian ini, yang menangani langsung pelayananINFORMASI JABATAN. ” Ditambahkan pada penjelasan pasalSIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan diatur dengan Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. 1 Bagan Struktural Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya . Administrator Database Kependudukan adalah PNS yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Data Warehouse. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008, kota di Indonesia diklasifikasikan menjadi 4 kategori berdasarkan. AKTA CATATAN SIPIL. 18. [2] Kebijakan kependudukan di Indonesia diterapkan dengan mempengaruhi tiga variabel utama masalah kependudukan yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Kini, semua itu bisa dilakukan dari rumah. Administrasi sebagai kegiatan kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tugas bersama-sama. kependudukan secara cepat dan tepat, perlu dilakukan peningkatan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui. 874 sedangakan sampai saat ini masih 29. 3. Administrasi Kependudukan, Menampilkan data Administrasi Kependudukan . Artikel ini menjelaskan bagaimana pembuatan dan hasil uji coba sistem informasi dan pelayanan administrasi kependudukan berbasis website. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Tahap pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan uji dosen ahli, black-box testing, dan uji pengguna. I. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. See Full PDFDownload PDF. PERMENDAGRI No. Pemerintah telah mempermudah pelayanan dokumen administrasi kependudukan dengan inovasi cetak mandiri dari rumah. Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi: a. Selain itu juga pengurusan Akta Kelahiran, Pembaruan KK Barcode, Akta Kematian cukup tunggu kurang lebih 15 menit yang. ; 2 Peningkatan kesadaran dan keaktifan seluruh penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. 03 Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk. MerahPutih. Teknologi informasi telah membuat semua urusan menjadi lebih mudah, lebih murah,. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di Desa baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk dimuat dalam administrasi penduduk. Pelayanan kependudukan ini meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 2 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Jumat, 20 Agustus 2021 19:18 WIB. Tinjauan tentang Administrasi Kependudukan 1) Pengertian Administrasi Kependudukan Pengertian administrasi menurut S. ABSTRAK: bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status. tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 5. 232, TLN No. Salah satu jenis pelaporan pendayagunaan data kependudukan yang harus disusun oleh pemerintah daerah. Apabila pembiayaan bersumber dari PHLN, dikhawatirkan penyelesaian pemberian NIK dan. , Pasal 58 ayat (4). pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bab I dijelaskan beberapa konsep atau pengertian yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan sebagai berikut: 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (5), Pasal 30 ayat (4), Pasal 41 ayat (2), Pasal 45 ayat (3), Pasal 92 ayat (4), Pasal. Salah satunya melalui Program “PAK KADES MANTAB” dimana semua proses mulai dari Pendaftaran dan. Periksa Keaslian Dokumen Admindukcapil dengan Aplikasi VeryDS. Data kependudukan digunakan untuk menyusun daftar pemilih dan memastikan hak suara setiap warga negara terdaftar dengan benar. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan “Instansi Pelaksana wajib menjadi penyelenggara terhadap pengurusan. Abstrak. 000,- (Lima puluh dua juta rupiah). Referensi: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. meningkatkan kesadaran masyarakat dibidang administrasi kependudukan menuju masyarakat yang tertib, pemerintahan yang efektif dan efisien serta negara yang 5 Lihat pasal 1 ayat 10 undang-undang no 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Penduduk 3. a) Login Tampilan login, untuk user dan admin memasuki aplikasi surat layanan masyarakat. Melansir dpr. Ciri lainnya dari administrasi ialah adanya bimbingan, kepemimpinan, serta pengawasan. Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan Dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan. 410 kali. bahwa pengaturan tentang Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri; d. Penduduk yang melakukan perpindahan diwajibkan untuk melapor di daerah tujuan ke Instansi Pelaksana guna menerbitkan surat keterangan pindah datang. diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa untuk peningkatan kinerja, pengelolaan karier dan pengembangan profesionalisme operator sistem informasi administrasi kependudukan, perlu mengatur Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bagi Pegawai Negeri Sipil; b) bahwa Peraturan. Seperti yang disebutkan dalam Undang. Pejabat Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Operator SIAK adalah PNS yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Sistem pelayanan administrasi kependudukan yang dikembangkan dengan framework codeigniter. mendaftarkan uji materi terhadap UU Administrasi Kependudukan ke Mahkamah Konstitusi ( MK) pada Rabu ( 28/ 9) lalu. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan; c. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hasil pengujian aspek functionality, usability, dan performence, didapatkan hasil bahwa aplikasi memiliki fungsional dan performa yang baik, serta aplikasi layak digunakan oleh pengguna. Yakni serangkaian kegiatan penataan, pengaturan, dan penertiban data dan dokumen kependudukan melalui pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, pengelolaan informasi, hingga pemanfaatan data tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. ; 2 Peningkatan kesadaran dan. RENSTRA 2021-2026 | 24 Gambar 2. 18. 2 Akta Kelahiran Akta kelahiran adalah akta/catatan autentik yang dibuat oleh pegawai catatan sipil berupa catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak secara lengkap dan jelas, serta status. [2] Kebijakan kependudukan di Indonesia diterapkan dengan mempengaruhi tiga variabel utama masalah kependudukan yaitu. Tutup. Tujuan utama perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan. 24/2013 UU No. id Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dapat dikatakan mengacu Implementasi kebijakan administrasi sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 24 kependudukan di Dinas Kependudukan dan Tahun 2013, sampai saat ini pemerintah Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis belum belum menerbitkan peraturan pelaksanaan sepenuhnya memberi kemudahan. Pelayanan administrasi kependudukan yaitu pelayanan yang berkaitan dengan dokumen dan data kependudukan mulai dari pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi. Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan regulasi dalam pelayanan administrasi kependudukan sehingga perlu diganti; c. penyajian data kependudukan untuk skala kabupaten/kota dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan. BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri. Administrasi kependudukan adalah kegiatan dalam penyusunan, penataan dan penertiban data dan dokumen penduduk yang diperoleh melalui pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, pengelolan informasi kependudukan, dan penggunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya (UU RI NomorInformasi Administrasi Kependudukan Desa Sawahan, antara lain:Tabel Admin, Tabel Agenda, Tabel bingkai, Tabel Galeri, Tabel Halaman, Tabel Kategori, Tabel Warga, Tabel Kartu Keluarga. Soekarno Km. 1. Dinas; b. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah suatu sistem informasi yang ditumbuh-kembangkan berdasarkan prosedur-prosedur pelayanan administrasi.