undang undang pertanahan tentang sertifikat tanah. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah. undang undang pertanahan tentang sertifikat tanah

sertifikat tanah kepada pemegang hak atas tanah yang. Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,. pertanahan diperlukan pengaturan di daerah; b. Dasar Hukum HGU. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007) membagi ruang atas ruang daratan (tanah), ruang lautan/perairan dan ruang angkasa. Kebetulan Saya mempunyai seorang Saudara yang bekerja sebagai seorang broker/makelar tanah. Undang-undang No. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. Dengan kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah, pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa sajaPemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang; Mengingat : 1. Kantor Pertanahan dapat menjamin. Cit. 18/2021”). Karena apabila tanah kas desa didaftarkan atas nama jabatan kepala desa dan perangkat desa, atau malah didaftarkan atas nama pejabat kepala desa dan perangkat desa, maka akan menyebabkan. Tanah secara yuridis dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. Titik dasar teknik adalah titik yang mempunyai koordinat yang. 5 Tahun 1960. Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 24 September 1960 di Jakarta. 1. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada. Badan Pertanahan Nasional. oleh Badan Pertanahan Nasional berupa sertipikat tanah menjadi bukti kepemlikan yang sahAdapun permasalahan yang dikaji yaitu apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tumpang tindih (overlapping) atas sertifikat, bagaimana akibat hukum dari timbulnya tumpang tindih (overlapping) kepemilikan tanah bersertifikat dikaitkan dengan Undang-Undang No. Undang-undang pertanahan tentang sertifikat tanah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. BANGKALAN - Pemerintah Desa Kwanyar Barat Gelar Audensi dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan, mereka menyoal terkait status. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Undang-undang Nomor 56 Prp. 7 Syarat Mengurus Sertifikat Tanah Terlengkap di BPN Seluruh Indonesia. Hal itu sesuai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan PP No. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang. Struktur hukum pertanahan menjadi tumpang tindih. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan. Adapun langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat sertifikat tanah, antara lain: 1. Tujuannya adalah untuk memproses surat-surat penting yang dibutuhkan nantinya saat transaksi jual beli. 3 Ida Nurlinda, Telaah atas Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Pertanahan, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1, Nomor 1, September 2016, hlm. 24 Tahun. Pembuktian Hak Lama pada Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Aturan dimaksud adalah Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (“PP No. 81 ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga Tesis SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 Sep 1, 2018 · Buku Sejarah Hukum Tanah Indonesia ini merupakan Sistem Hukum Administrasi Pertanahan di Indonesia yang membahas pertama, kebijakan pertanahan pada zaman penjajahan Belanda lebih kurang 350 tahun, zaman penjajahan Jepang lebih kurang dari 3,5 tahun dan setelah Indonesia merdeka tahun 1945 sampai dengan lahirnya Undang-undang pokok agraria Nomor 5 Tahun 1960 (PP No 8 Tahun 1953 tentang. 207 NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702. 2. pada buku tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dalam bentuk elektronik, dan juga pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RepublikPERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pemerintah Indonesia sudah memang telah menetapkan. Sertipikat hak atas. Pembangunan mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat sedangkan persediaan tanah sangat terbatas sehinggatentang Sertifikat Hak Atas Tanah. PP No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik adalah peraturan yang mengatur tentang penerbitan, pengelolaan, dan penggunaan sertifikat elektronik dalam pendaftaran tanah. mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia. Hak atas tanah bagi petani peserta. 3 Sertifikat tanah sebagai alat untuk menjamin kepastian hukum bagi mereka pemegang hak atas tanah sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 32 PP No. Urip Santoso, Op. ”. Titik dasar teknik adalah titik yang mempunyai koordinat yang. Pertanahan & Properti Rabu, 10 Februari 2021. pertanahan dilaksanakan seperti jaman kolonial Belanda. TEKS. Mengingat : 1. KOMPAS. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Smd. ABSTRAK PERATURAN. JAKARTA, KOMPAS. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 5. Sewaktu ayah saya hidup, ada tanah yang dibeli dari adiknya (paman saya) dengan bukti kuitansi pembelian yang bermaterai disertai tanda tangani kedua belah pihak. UNDANG-UNDANG TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN. terakhir diperbarui 24 May 2022 • 7 menit membaca Pembeli Rumah Pemula. Lalu, penjelasan tentang sertifikat tanah dapat kamu lihat di pasal 1 ayat 20 yang berbunyi:. , istilah “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Adapun menurut Effendi Perangin, konversi hak-hak atas tanah adalah : Perubahan hak atas tanahs ehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 51 Prp Tahun 1960. atrbpn @Kementerian ATRBPN. [8] Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Aturan ini tertera pada Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pokok. Sertifikasi tanah-tanah desa dilakukan mengacu Pasal 11 ayat 2 Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Kata Kunci: Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah; Hukum Perlindungan I. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 1Aries S. Pasal 106 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999. masih kurang mengetahui undang-undang dan peraturan tentang pertanahan khususnya tentang prosedur pembuatan sertifikat tanah, Ketersediaan tanah tidak seimbang. kepastian hukum tentang kepemilikan sebidang tanah, melalui permohonan hak dan pendaftaran tanah, agar dilakukan pengukuran sebagai dasar penerbitan sertipikat hak atas tanah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 (2), 23 (2), 32 (2) dan Pasal 38 (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 4. 7Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan 1 Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat Dan Permasalahannya, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2002), halaman 1. Tanah yang bersertifikat ini bukan. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No. Meminta Pembatalan Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan. Sebelumnya, kami perlu jelaskan bagaimana pemindahan hak atas tanah melalui jual�beli. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (13). Salah satunya adalah. Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Dalam Melakukan Penerbitan Sertifikat Tanah Beradasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Kegiatan pendaftaran tanah yaitu meliputi 2 (dua) bagian yang di mana adanya pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran Tanah 1. Sejatinya, kata Eddy, sertifikat tanah berbentuk elektronik sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Sebab, bukti kepemilikan hak atas tanah adalah sertifikat tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Menteri ATR/BPN mengeluarkan aturan sertifikat tanah elektronik yang diklaim dijamin keamanannya, tapi sejumlah warga mengingatkan persoalan e-KTP. Dec 18, 2019 · Dengan lahirnya UUPA telah menghapuskan kebijakan-kebijakan pemerintah saat di era kolonial Belanda tentang pertanahan. Pilih menu “Publikasi”. Fotokopi sertifikat tanah yang hilang (jika ada). Sep 27, 2023 · Dalam hal terdapat sertifikat ganda atas tanah, maka bukti yang kuat adalah sertifikat yang terbit terlebih dahulu. Hal ini dimohonkan secara tertulis. tanah, buku tentang pendaftaran tanah; pemetaan atau pengukuran tanah; dan juga menyangkut hak-hak atas tanah;Secara Praktis; berguna bagi masyarakat, juga diharapkan dapat berguna bagi pemerintah sebagai bahan masukan untuk menginventarisasi tanah-tanah hak milik masyarakat; badan pertanahan (BPN). o. Selain itu hal tersebut juga mengakibatkan Anda sebagai pembeli bisa kehilangan hak atas tanah sebagai pemilik tanah. Jadi, tanah bengkok merupakan salah satu Tanah Desa yang merupakan barang milik desa. SURAT EDARAN NOMOR 6/SE-100. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak c. com - Pakar Hukum Pertanahan Lembaga Advokasi Konsumen Properti Indonesia Erwin Kallo mengatakan, sertifikat tanah elektronik tak bisa diterapkan di Indonesia. Berdasarkan yurisprudensi dan. "Aturannya sudah terbit," kata juru bicara Kementerian. Prosedur Pembuatan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang Dasar 1945 sendiri mengatur tentang keagrariaan atau pertanahan terdapat dalam Bab XIV tentang kesejahteraan Sosial, Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut : ^BumiMenurut kami istilah meningkatkan status tanah garapan menjadi SHM (sertifikat hak milik) adalah kurang tepat. Tinjauan Umum Mengenai Sertifikat Hak Atas Tanah 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan. Begini Cara Perpanjangan Sertifikat HGB. 02. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) menyebutkan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat memiliki hubungan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa. Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tidak semua proses pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan secara elektronik. U. Persediaan tanah tidak seimbang dengan jumlah peminat yang memerlukan tanah. Menyiapakan Dokumen Aug 30, 2022 · Sertifikat sebagai alat bukti dalam hal kepemilikan tanah menjadi unsur yang paling penting dan tidak dapat dilupakan serta dilepaskan dalam proses pembuktian di Pengadilan. Jual-beli tanah di Indonesia berdasarkan UU No. 3 Jaminan Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Untuk merealisasikan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas. Kepastian hukum yang dapat dijamin, meliputi kepastian mengenai letak batas dan luas tanah, status tanah dan orang yang berhak atas tanah dan pemberian surat. bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ditugaskan kepada Pemerintah, merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum yang dimaksudkan; c. Lahirnya UUPA, terjadi perubahan yang mendasar dalam hukum tanah di Indonesia. 2. Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tata Cara Konsolidasi Tanah dalam Pelaksanaan Transmigrasi; Mengingat : 1. Berdasarkan Undang-undang Pokok. 14. Disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 12 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik. 10 Tahun 2016 perihal pengaturan hak komunal atas tanah, pemerintah dalam hal ini Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Sudah Dilekati suatu Hak. PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERHADAP SERTIFIKAT GANDA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL Prasetyo Aryo Dewandaru, Nanik Tri Hastuti, Fifiana Wisnaeni. Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan dokumen negara yang sangat vital. 4. Baca selengkapnya tentang peraturan ini di pdf berikut. Penguasaan tanah oleh negara yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) hingga saat ini tidak ada batasannya. tata kerja Badan Pertanahan Nasional; b. Bidang. Dalam Pasal 6 disebutkan kelurahan. Agar UU Cipta Kerja dapat berlaku dengan efektif, pemerintah menetapkan banyak peraturan pelaksanaan. Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lex Crimen, Vol. 1131, atrbpn. Di Indonesia sendiri, aturan jual beli tanah didasarkan pada beberapa instrumen hukum, yaitu Kitab Undang-Undah Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan PP No. Jul 26, 2022 · Hal ini penting untuk mengetahui apakah SHM orang lain yang mengaku memiliki tanah yang Anda beli/tempati asli atau palsu. 24 Tahun 1997 tentang Pasal 1 ayat 20 tentang Pendaftaran Tanah, pengertian sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah. "Kalau tidak diberikan keringanan (BPHTB) maka masyarakat tidak menyertifikatkan tanahnya," ujar Sofyan Djalil dikutip dari situs Kementerian ATR/BPN. Khusus mengenai persyaratan. Infografis di atas menjelaskan beberapa langkah hukum yang dapat dilakukan jika ada sertifikat tanah ganda. B Agus Widjayanto mengatkan, berdasarkan pasal 16 Undang-undang. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra mengatakan, masyarakat adat dapat menjadi pintu masuk bagi Kementerian ATR/BPN untuk. Berdasarkan UUPA No. Pembatalan sertifikat. Adapun langkah yang dapat Anda tempuh yaitu: Buka laman atrbpn. Sertifikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah , yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 . Pertanahan untuk pembuatan Sertipikat Hak Tanggungan; dan g. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Menyiapakan Dokumen. Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria. Sertifikat hak atas tanah dan juga mengenai kekuatan pembuktiannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pokok-pokok Agraria. undangan dalam bidang pertanahan yaitu Undang-undang No. Undang-Undang Pertanahan tentang Sertifikat Tanah, Ini Aturannya! Undang-undang pertanahan tentang sertifikat tanah mengatur jika setiap lahan harus didaftarkan demi melindungi hak pemilik dan kepentingan tata kota. Bahwa ketika dilakukan pengukuran tanah a quo tidak disaksikan oleh pemilik tanah sempadan sebagaimana dimaksud Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Status kepemilikan terhadap sebidang tanah menjadi hal yang sangat penting. Dalam UU Pokok Agraria pasal 24 telah disebutkan “Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan. Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179); MEMUTUSKAN:. Seperti halnya di Provinsi Bangka Belitung yang baru saja membagikan 12. Bahasa Indonesia. Hal ini penting untuk mengetahui apakah SHM orang lain yang mengaku memiliki tanah yang Anda beli/tempati asli atau palsu. 3. Pengaturan pertanahan dihimpun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratauran Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kesehariannya disebut dengan UUPA (Undang-und ang Pokok Agraria). Pasal 1 Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, maka: a. :"Penerapan Sertifikat Tanah Elektronik Ditunda” Bisnis. 090 sertifikat dan pada 2022 sebanyak 7. Surat tanda lapor kehilangan dari kepolisian setempat. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Hal ini mengingat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”) mengatur Badan Pertanahan Nasional (“BPN”) berwenang melakukan pendaftaran tanah, yang diantaranya meliputi pemberian sertifikat hak atas tanah kepada pemegang hak yang bersangkutan, serta hak-hak tertentu yang. 2. 2. Selengkapnya Cara Cek Sertifikat Tanah Ganda dan Langkah Hukumnya. Tujuan dari pengukuran tanah disaksikan oleh pemilik tanah sempadan adalah untuk menghindari terjadinya. Saya ingin bertanya mengenai status tanah Eigendom Verponding. 2 Sertipikat hak atas tanah merupakan produk hukum Pejabat Tata Usaha Negara (T UN), pejabat yang dimaksudkan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, PanitiaSyarat sah jual beli tanah menurut Hukum Perdata. Hal tersebut didapat diselesaikan di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) selama masih dalam tempo 90 hari sejak diketahuinya surat Keputusan Tata Usaha Negara yang. Sebelum mengurus sertifikat tanah, persiapkan dulu dokumen berikut sebagai syarat-syaratnya: Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Foto kopi Kartu Keluarga (KK) pemohon sertifikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab terjadinya tumpang tindih sertipikat hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru yaitu: Kantor pertanahan tidak menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kantor pertanahan belum memiliki peta. Pasalnya, dokumen tersebut menjadi tanda bukti kepemilikan tanah seseorang secara sah dimata hukum. PEMBLOKIRAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab terjadinya tumpang tindih sertipikat hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru yaitu: Kantor pertanahan tidak menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kantor pertanahan belum memiliki peta. 2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas, akibatnya adalah ada. Proses perubahan dari Eigendom menjadi SHM dilakukan melalui konversi atau penyesuaian hak atas tanah yang tunduk pada aturan hukum sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UU Agraria”). BPN dahulu dikenal dengan sebutan. 11 Jul 2023 • Hukum dan Pajak Properti.